Kehidupan Masyarakat Indonesia pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin
Kehidupan Masyarakat Indonesia pada masa Demokrasi
Liberal dan Demokrasi Terpimpin
A. MASA
DEMOKRASI LIBERAL
1. Kehidupan
Politik
a. Bentuk Dan
Sistem Pemerintahan
Negara Indonesia yang berdiri sebagai hasil dari KMB
berbentuk negara federal dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). Negara
RIS didirikan di atas Undang-Undang Dasar Sementara yang disahkan pada tanggal
14 Desember 1949. Negara federal RIS berdiri sejak tanggal 27 Desember 1949 dan
terdiri atas 16 negara bagian.
b. Perjuangan
kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia
Berdasarkan konstitusi RIS negara berbentuk federasi dan
meliputi seluruh daerah Indonesia sebagai berikut.
1. a. Negara Republik
Indonesia
b. Negara Indonesia Timur
c. Negara
Pasundan
d. Negara
Sumatra Timur
e. Negara
Sumatra Selatan
f. Negara Jawa
Timur
2. Belitung,
Riau, Daerah Istimewa Kalimantan Barat, Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan
Tenggara, dan Kalimantan Timur.
3. Daerah-daerah Indonesia yang
tidak termasuk daerah-daerah bagian
Dengan terbentuknya negara Republik Indonesia Serikat,
maka timbul pertentangan antara dua golongan, yaitu sebagai berikut.
1. Golongan Unitaris
adalah golongan yang menghendaki negara kesatuan, dipimpin oleh Moh. Yamin.
2. Golongan
federalis adalah golongan yang menghendaki negara serikat, dipimpin oleh
Sahetapy Engel.
Pertentangan dua golongan ini di menangkan oleh golongan
unitaris. Pada tanggal 18 Maret 1950 Pemerintah RIS dengan persetujuan Parlemen
dan Senat RIS mengeluarkan Undang-Undang Darurat No.11 Tahun 1950 tentang Tata
Cara Perubahan Susunan Kenegaraan RIS. Berdasarkan undang-undang tersebut
satu-persatu negara bagian RIS menggabungkan diri dengan Negara RI di
Yogyakarta. Sehingga sampai bulan April 1950 negara RIS hanya terdiri dari tiga
bagian, yaitu RI, Negara Sumatra Timur, dan Negara Indonesia Timur. Dalam
rangka usaha membangun gejolak rakyat indonesia, pemerintah RI menganjurkan
kepada pemerintah RIS agar mengadakan perundingan dengan Negara Sumatra Timur
serta Negara Indonesia Timur yang menyerahkan persoalan kepada pemerintar RIS.
Sementara itu pada bulan Mei 1950 pemerintah RIS dan pemerintah RI mengadakan
perundingan. Hasil perundingan berupa Piagam Persetujuan tgl 19 Mei 1950.
Isi pokok Piagam Persetujuan itu antara lain:
1) Kedua
pemerintah berserikat membentuk negara kesatuan sebagai penjelmaan RI berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945.
2) Presidennya adalah
Soekarno, sedangkan jabatan wakil presiden akan dibicarakan lebih lanjut.
Perjuangan mewujuangan kembali Negara Kesatuan Republik
Indonesia akhirnya berhasil. Setelah pada tgl 15 Agustus 1950 Presiden Soekarno
menandatangani Rancangan UUDS Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tgl 17
Agustus 1950 Negara RIS dibubarkan dan kembali ke Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI).
Alasannya:
1) Negara
Republik Indonesia Serikat (RIS) tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi 17
Agustus 1945.
2) Pada umumnya
masyarakat Indonesia tidak puas dengan hasil KMB yang melahirkan negara RIS,
menyatakan keinginannya agar bergabung dengan Republik Indonesia.
3) Dengan sistem
pemerintaha Federal berarti melindungi manusia indonesia yang setuju dengan penjajah Belanda.
c. Penggantian Kabinet
1). Kabinet Natsir (6 September 1950)
Program kerja Kabinet Natsir :
a)
Meningkatkan keamanan negara dan ketertibanmasyarakat
b)
Memperbaiaki susunan pemerintah
c)
Meningkatkan kesejahteraan rakyat
d)
Memperjuangkan masuknya Irian Barat ke dalam RI
2). Kabinet Sukiman (26 April 1951)
3). Kabinet Wilopo (30 Maret 1952)
Program kerja Kabinet Wilopo:
a)
Mempersiapkan pemilihan umum
b) Berusaha
mengembalikan Irian Barat ke dalam RI
c)
Meningkatkan keamanan, kesejahteraan, dan pendidikan
4). Kabinet Ali I (31 Juli 1953)
Program kerja kabinet Ali:
a) Menumpas
pemberontakkan DI/TII diberbagai daerah
b)
Melaksanakan pemilihan umum
c) Memperjuangkan kembalinya Irian Barat kepada
RI
d)
Menyelenggaarakan Konferensi Asia Afrika
5). Kabinet Burhanudin Harahap (12 Agustus 1955)
Prestasi yang menonjol dari kabinet Burhanudin Harahap
adalah di selenggarakannya pemilu pertama tahun 1955.
d. Gangguan
keamanan dalam negeri
1.
Pemberontakkan PKI Madiun (18 September 1948)
2.
Pemberontakkan DI/TII di Jawa Barat
3.
Pemberontakkan DI/TII di Aceh
4.
Pemberontakkan DI/TII di Kalimantan Selatan
5.
Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan
6.
Pemberontakkan DI/TII di Jawa Tengah
7.
Pemberontakan Angkatan Peramg Ratu Adil (APRA)
Pemberontakan tersebut dilancarkan oleh:
a) Bekas
tentara Belanda KNIL
b) Pelarian
pasukan payung
c) Barisan
pegawai Stroottroepen
d) Polisi
Belanda
8.
Pemberontakan Andi Azis di Makasar
9.
Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)
10. Pemberontakan
Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)
11. Pemberontakan
Piagam Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta)
e. Pemilihan
Umum
Sesudah beberapa kali berganti kabinet pemerintah,
akhirnya Kabinet Baharudin Harahap dapat melaksanakan pemilu sukses. Pada
tanggal 29 September 1955, diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota
DPR dan tanggal 15 Desember 1955 pemilihan untuk anggota konstituante { badan
pembuat UUD}.
Sekitar 39juta rakyat Indonesia yang mempunyai hak pilih
berduyung duyung menuju tempat pemungutan suara untuk melaksanakan hak
pilihnya. Setelah diadakan perhitungan suara, muncul empat partai besar sebagai
pengumpul suara terbanyak yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI) memperoleh 57
kursi, majelis Syuro Muslimin Indonesia {Masyumi} memperoleh 57 kursi,Nahdatul
Ulum {NU} memperoleh 45 kusi, dan Partai komunis Indonesia{PKI} memperoleh 39
kursi.
Pemilihan umum tahap berikutnya untuk memilih anggota
konstituante diadakan pada tanggal 15 Desember 1955. Pemilu untuk anggota
konstituante, hasilnya di antara empat partai besar (PNI, Masyumi, NU, dan PKI)
tetap berimbang.
Hasil pemilu pertama ternyata tidak memenuhi harapan
rakyat. Rakyat menghendaki pemerintahan yang stabil ternyata tidak terwujud.
Wakil-wakil rakyat yang terpilih tetap memperjuangkan kepentingan partainya
sendiri. Pertentangan partai politik semakin hebat.
f. Dekret
Presiden 5 juli 1959
Salah Satu hasil penting dari pemilu l (1955) adalah
terbentuknya badan konstituante yang bertugas menyusun UUD yang baru. Pada
tanggal 20 November 1956, konstituante mulai bersidang yang dibuka oleh
Presiden Soekarno.
Walaupun telah tiga tahun bersidang, namun konstituante
belum menyelesaikan tugasnya sebab setiap kali sidang selalu terjadi perdebatan
sengit di antara anggotanya. Oleh karena itu, pada tanggal 20 April 1959
Presiden Soekarno berpidato lagi di depan sidang konstituante yang menganjurkan
agar dalam rangka pelaksanaan demokrasi terpimpim, konstituante menetapkan saja
UUD 1945 menjadi UUD negara Republik Indonesia yang tetap.
Pada tanggal 3 juni 1959, konstituante mengadakan reses
yang kemudian ternyata untuk selamanya. Sehubungan dengan itu, maka KSAD Letjen
A.H Nasution melarang anggota konstituante melakukan kegiatan politik.
Berdasarkan hukum darurat perang maka pada hari Minggu 5
Juli 1959 pada jam 17.00, dalam upacara resmi di istana negara, Presiden
Soekarno mengumumkan Dekret Presiden sebagai berikut :
1) Membubarkan
Konstituante.
2)
Memberlakukan kembali UUD 1945
3) Menyatakan
UUDS 1950 tidak berlaku lagi
4) Akan segera
dibentuk MPRS dan DPAS
2. Kehidupan Ekonomi
Setelah pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember
1949, bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi yang sangat berat akibat dari
hasil KMB, antara lain berupa utang luar negeri dan utang dalam negeri. Pada
masa demokrasi liberal dikeluarkan beberapa kebijakan ekonomi berikut ini :
a. Gunting
Syafruddin
Guna mengatasi defisit anggaran dan mengurangi peredaran
uang, pada tanggal 20 maret 1950 Menteri keuangan Syafruddin mengambil tindakan
memotong uang dengan memberlakukan setengahnya untuk mata uang yang bernilai
Rp. 2,50,00 ke atas.
b.
Nasionalisme de Javasche Bank menjadi Bank Indonesia
Pada masa kabinet Sukiman, pemerintah berusaha untuk
mengatasi krisis moneter (keuangan). Salah satu upaya yang ditempuh adalah
menasionalisasi de Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. Lebih lanjut dalam
rangka menaikkan pendapatan, pemerintah berupaya menurunkan biaya ekspor dan
melakukan penghematan secara drastis.
c. Sistem
ekonomi Gerakan Benteng
Gerakan Benteng pada hakikatnya adalah suatu kebijakan untuk
melidungi usaha pribumi.Gerakan Benteng ini mengalami kegagalan karena para
pengusaha indonesia lambat dalam usahanya, bahkan ada yang menyalahgunakan
bantuan pemerintah. Selain itu, pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan
pengusaha nonpribumi dalam sistem ekonomi liberal.
d. Sistem
Ekonomi Ali-Baba
Tujuan sistem ekonomi Ali-Baba adalah untuk memajukan
pengusaha pribumi. Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi dan Baba sebagai
pengusaha nonpribumi. Sistem ekonomi Ali-Baba mengalami kegagalan karena
pengusaha pribumi kurang berpengalaman dan hanya dijadikan alat oleh pengusaha
nonpribumi untuk mendapatkan kredit dari pemerintah.
B. MASA DEMOKRASI
TERPIMPIN
1. Kehidupan
Politik
Dekret Presiden 5 Juli 1959 ternyata mendapat dukungan dari
berbagai lapisan masyarakat, di antaranya sebagai berikut.
a. KSAD
mengeluarkan perintah harian yang ditunjukan kepada seluruh anggota TNI untuk
melaksanakan Dekret Presiden 5 Juli 1959
b. Mahkamah
Agung membenarkan adanya Dekret Presiden tersebut.
c. DPR hasil
pemilu tahun 1955 menyatakan kesediaannya untuk bekerja berdasarkan UUD 1945
Sebagai tindak lanjut dekret tersebut, maka pada tanggal
10 Juli 1959 pemerintah membentuk sebuah kabinet yang disebut kabinet karya.
Kabinet karya dipimpin langsung oleh Presiden. Dengan demikian kabinet parlemen
berganti dengan sistem kabinet presidensial, sedangkan sistem demokrasi liberal
diganti dengan sistem demokrasi terpimpin.
Kebijakan-kebijakan yang diambil pada masa demokrasi
terpimpin antara lain sebagai berikut :
a. Pembentukan DPR
Berdasarkan Penetapan Presiden no.1 Tahun 1959, yang
dikeluarkan pada tanggal 22 Juli 1959 menyatakan bahwa sebelum terbentuk DPR
menurut UUD 1945, maka DPR hasil pemilu tahun 1959 atas dasar UU no. 7 Tahun
1953 tetap menjalankan tugasnya.
b. Pembentukan MPRS
Berdasarkan pasal 1 Ayat 1 dan pasal 2 Ayat 2 UUD 1945
lembaga tertinggi negara harus dibentuk adalah MPR. Namun berhubung belum
melaksanakan pemilu maka MPR dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No. 2
Tahun 1959, Ketua MPR adalah Chaerul Saleh.
c. Pembentukan
DPAS
Berdasarkan Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1959 dibentuk
Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS)
d. Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Bappernas)
Pada bulan Agustus 1959 dibentuk dewan perancang nasional
yang di ketuai oleh Muh.Yamin. Pada Tahun 1963, Depernas diganti menjadi Badan
Perancang Nasional (Bappernas) yang dipimpin langsung oleh Presiden sendiri.
e. Pembentukan
Front Nasional
Pada tanggal 31 Desember tahun 1959 dibentuk Front
Nasional yang berfungsi sebagai lembaga negara yang melaksanakan pembangunan
semesta Indonesia.
f. Pembentukan
DPR-GR
Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1955
karena DPR menolak Anggaran Belanja Negara yang diajukan oleh Presiden.Kemudian
Presiden membentuk DPR Gotong Royong (DPR-GR) pada tanggal 24 Juni 1960.
2. Kehidupan
Ekonomii
Sampai saat dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959,
keadaan ekonomi Indonesia Masih sangat suram akibat timbulnya pemberontakan
PRRI/Permesta. Untuk Merencanakan pembangunan di bawah kabinet karya, pada
tanggal 15 Agustus 1959 maka dibentuk Dewan Perancang Nasional (Depernas) yang
dipmpin oleh Muh.Yamin.
Untuk memperbaiki keadaan ekonomi, pada tanggal 28 Maret
1963 pemerintah mengeluarkan landasan ekonomi baru yang disebut Deklarasi
Ekonomi (Dekon). Tujuan Dekon adalah menciptakan ekonomi yang bersifat
nasional, demokrasi, dan bebas dari sisa-sisa imperalisme mencapai tahap
ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin.
3. Kebijakan
Politik Luar Negri
a. Pelaksanaan
politik luar negeri Indonesia
Pada masa demokrasi terpimpin pemerintah melaksanakan
politik mercusuar. Politik mercusuar adalah politik mencari kemegahan di mata
dunia Internasional. Tindakan pemerintah yang menyimpang dari pelaksanaan
politik luar negri bebas aktif sebagai berikut :
1) Membagi
kekuatan politik dunia menjadi dua sebagai berikut :
a) Old
Established Forces (Oldefo) terdiri atas negara-negara imperalis, negara kapitalis,
dan negara berkembang yang cenderung imperialis.
b) New
Emerging Forces (Nefo) terdiri dari negara-negara berkembang anti imperalis,
negara sosialis, dan negara komunis.
1. Dalam rangka
politik mercusuar, pemerintah RI menyelenggarakan pesta olahraga negara-negara
Nefo pada tahun 1963. Kegiatan tersebut dinamakan Ganefo.
2. Pembentukan
Jakarta-Peking. Kenyataan ini membuktikan bahwa Indonesia betul-betul
melibatkan diri pada salah satu blok, yaitu blok komunis.
b. Indonesia
keluar dari PBB
Penyebab indonesia keluar dari PBB adalah diterimanya
Malaysia menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Dengan masuknya malaysia
menjadi anggota tidak tetap DK PBB, maka presiden Soekarno menyampaikan pidato
di depan sidang umum PBB dengan judul “Membangun Dunia Kembali”. Indonesia
mengancam jika Malaysia tetap diangkat menjadi anggota dewan keamanan PBB, maka
Indonesia akan keluar dari PBB.
Ternyata Malaysia tetap diangkat menjadi anggota Dewan
keamanan PBB sehingga pada tanggal 7 Januari 1965, Indonesia menyatakan keluar
dari anggota PBB. Dengan keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB, maka
Indonesia semakin terpencil dari pergaulan dunia.
c.
Konfrontasi dengan Malaysia
Presiden Soekarno beranggapan bahwa Federasi Malaysia
adalah proyek neokolonialisme imperialisme (nekolim) yang membahayakan revolusi
Indonesia, maka Indonesia harus mencegah berdirinya Malaysia. Untuk kepentingan
tersebut, maka Presiden Soekarno mengeluarkan komando yang dikenal dengan Dwi
Komando Rakyat (Dwikora) yang berisi sebagai berikut :
1. Perhebatan
ketahanan revolusi Indonesia.
2. Bantulah
Perjuangan rakyat di Malaysia, Singapura, Sabah, dan Serawak.
0 komentar:
Posting Komentar